POPNEWS.ID - Sebuah komunitas literasi digital bergerak untuk menangkal hoaks.

Caranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengenalkan penggunaan platform media sosial dengan bijak.

Komunitas ini muncul di tengah masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi. Namanya Malidi.

Malidi merupakan singkatan dari Masyarakat Peduli Literasi Digital. Komunitas Malidi ini melihat bahwa hingga saat ini iklim media sosial telah dibanjiri berita hoaks.

Hal ini diduga bermula sejak 4 tahun silam. Tandanya adalah berita yang menyebar dengan sangat cepat tanpa ada kepastian kebenaran.

Tetapi berita itu mendapat respon positif bahkan dipercaya banyak orang.

Dari hal itu, Malidi bergerak mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat.

Malidi lalu berkoordinasi dengan sumber-sumber yang bisa memberikan kebenaran informasi seperti pemerintah, institusi kepolisian, hingga aparat TNI.

Ketua Umum Malidi, Heru Nugroho, jelaskan bahwa pihaknya kerap bekerja sama dengan instansi resmi pemerintah melaluui berbagai kegiatan.

"Dengan Puspen TNI kami ikut membuat video penerangan, Dai Kamtibmas sosialisasi anti hoaks. Kami akan teruskan ekspansi ini melalui workshop edukasi dan kunjungan ke lingkungan pendidikan, juga menggandeng stakeholders untuk peningkatan kegiatan literasi demi NKRI dalam menebar berita-berita fakta," kata Heru Nugroho, dikutip dari Antara, Kamis (27/1.2022).

Meski begitu, Malidi tetap memiliki prinsip independensi, transparan, dan membantu mencerdaskan generasi muda melalui media sosial serta menjunjung persatuan bangsa.

Malidi juga fokus pada edukasi dan kampanye literasi digital tentang penggunaan media sosial yang sehat, cerdas, anti hoaks dan anti radikalisme.

Kegiatan rutin Malidi

Malidi memiliki satu kegiatan andalan yang rutin dilakukan. Kegiatan itu bernama Ngobras.

Ngobras adalah singkatan dari Ngobrol Asyik ala Malidi.

Ngobras sendiri mengangkat berbagai tema yang melingkupi kerohanian, kesehatan, pendidikan, perekonomian, perlindungan anak, hukum, serta wirausaha.

Seluruh tema tersebut dirangkai dalam tema yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi positif melalui media sosial.

Kehadiran Malidi di tengah masyarakat dan di tengah destruktifnya perkembangan teknologi sangat dibutuhkan sebab peran edukasi masyarakat kritis terhadap era keterbukaan informasi menjadi hal yang penting.

"Saya berharap Malidi juga dapat membantu kinerja pemerintah, berperan penting menangkal informasi-informasi tidak benar yang dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat," kata Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Harapannya, Malidi dan komunitas yang bergerak dalam bidang yang sama mampu memberikan dampak positif dalam bijak bermedia sosial.

Selain itu, bisa memberikan pemahaman bermedia sosial yang baik dan bijak dan memanfaatkan media sosial menjadi sarana kampanye nilai-nilai nasional dan kabar positif bagi publik.

Juga memberi edukasi kepada masyarakat akan bahaya hoaks, radikalisme, pornografi, serta melawan segala bentuk gerakan memecah belah NKRI.

Diketahui bahwa saat ini, penggunaan media sosial sebagai sarana informasi tanpa batas bagi masyarakat Indonesia.

Banyak berita yang berisi informasi bohong atau hoaks, ujaran kebencian, serta kampanye hitam mengandung radikalisme akan tumbuh subur sampai kapan pun.

Penyebaran berita jenis tersebut didukung dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Tetapi ibarat dua sisi mata pisau yang memiliki dampak informasi yang cepat.

Di satu sisi memungkinkan penggunanya memiliki peningkatan kapasitas pengetahuan serta wawasan.

Di sisi yang lain memiliki dampak negatif akibat kurangnya klarifikasi atas informasi yang mudah diterima.

Hoaks, ujaran kebencian, hingga kampanye hitam radikal bisa muncul kapan pun, kepada siapapun tanpa mengenal batasan usia maupun lingkungan sosial dan tak jarang pula berita tersebut memunculkan sikap intoleran.

Pemerintah melalui berbagai cara dan upaya terus berusaha memberantas informasi hoaks serta sikap radikalisme dan intoleransi yang muncul di tengah masyarakat.

Mulai dari menyusun regulasi disertai ancaman sanksi pidana bagi para penyebar berita hoaks hingga program literasi digital yang mencakup program edukasi dan diseminasi informasi terkait penggunaan internet di seluruh Indonesia.

Namun, pemerintah tidak mampu bergerak sendiri untuk mengurangi konten disinformasi. Karena itu, peran aktif masyarakat seperti Komunitas Malidi sangat dibutuhkan.

"Kominfo siap bekerja sama dengan siapa pun, menggandeng komunitas mana saja untuk menjadikan mereka sebagai garda terdepan literasi kepada masyarakat dalam rangka mengampanyekan tangkal hoaks," kata Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Teguh Arifiadi di Bekasi, Selasa (25/1/2022) petang.

Beberapa komunitas di tanah air seperti Mafindo, Cyber Kreasi, Komunitas Ciber Hoax, Jurnalis Kaltim Antihoaks, serta komunitas lain sejenis sejauh ini telah berupaya optimal melakukan kampanye lawan berita hoaks. (Redaksi)