Itu kan korupsi dan nepotisme, selain sangat tidak beretika. Naik haji kok nyusup paket visa petugas pengawas haji yang dibiayai negara,” ujar Amri.    
 
Menurut Amri, kasus Cak Imin ini termasuk pelanggaran berat. 

Makanya, KPK dan Kejaksaan Agung harus turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan ini sesegera mungkin. 

“Bongkar dan telusuri siapa saja yang terlibat hingga tuntas,” tegasnya.
 
Sementara itu, lanjut Amri, dugaan korupsi dalam kasus penyalahgunaan dana penanggulangan Covid-19 terjadi saat pemerintah menggelontorkan dana untuk pengadaan vaksin justru dipakai untuk membangun kantor DPP PKB. 

“Ini lagi-lagi memalukan sekali. Dana untuk menyelamatkan nyawa masyarakat kok dipakai buat bangun kantor PKB,” tandasnya.
 
GMPH, kata Amri, sudah lama mengawal dugaan kasus-kasus korupsi yang dilakukan Cak Imin. Bahkan, dia mengaku sering mendapat perlawanan dari preman-preman yang diduga orang suruhan Cak Imin. 

“Termasuk tadi waktu demo di KPK, mereka ada yang datang. Tapi kita ajak bicara baik-baik, sehingga mereka minggir,” ujarnya.

Demo berlangsung tertib selama sekitar 1 jam dengan kawalan puluhan petugas kepolisian. 

Setelah itu mereka konvoi menuju gedung Kejaksaan Agung untuk menyuarakan aspirasi yang sama. (*)