“Kalau alasan kenaikannya membebani APBN saya kurang setuju. APBN itu seluruhnya untuk rakyat. Ya sudah semestinya negara hadir, khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Bukan malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” tegasnya.

Lebih dalam,  Sani Bin Husain mempertanyakan rencana pemerintah melakukan pemberian BLT atau Bansos.

"Pertanyaan saya sederhana. Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron.

Pertanyaan kedua bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos tapi tidak dapat. Ke mana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar.

Jika dua pertanyaan ini belum bisa dijawab tuntas, maka saya khawatir BLT dan Bansos akan rawan salah sasaran dan rawan penyelewengan (korupsi)," pungkasnya. (advertorial)