POPNEWS.ID - Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM subsidi Pertalite dan Solar menuai kontroversi.
Tak hanya BBM subsidi, Jokowi juga mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax.
Tak hanya memicu gelombang unjukrasa di Tanah Air, keputusan Jokowi ini juga menuai penolakan dari beragai politikus.
Tak terkecuali Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain.
Pasalnya, menurut Sani Bin Husain, bahwa kenaikan harga BBM ini bisa memicu laju inflasi hingga diprediksi mencapai 0,97 Persen
Ia berpandangan menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini sangat membebani rakyat.
Menurutnya, harga BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan, mengingat ada 79 persen untuk proporsi konsumen atas Pertalite dan Solar.
Selain itu, lanjutnya, ini akan memicu inflasi.
“Saya berpandangan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak seharusnya naik. Alasannya, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah konsumen sebesar 79 persen. Kenaikannya juga akan memicu efek domino kenaikan harga komoditas pangan karena kenaikan ongkos transportasi, semua berujung pada menambah beban rakyat banyak,” jelasnya, Senin (5/9/22).
Lebih jauh, Ia memprediksi kenaikan harga ini akan berdampak luas, sebab inflasi diperkirakan akan mencapai 0.97 persen jika harga Pertalite mencapai Rp 10.000 per liternya.
"Jika kenaikan pertalite hingga mencapai Rp 10 ribu per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen, sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen. Hal tersebut akan memukul daya beli masyarakat,” terangnya.
Menanggapi alasan pemerintah pusat atas kenaikan harga ini, Sani merasa keberatan karena sepenuhnya APBN merupakan hak seluruh rakyat Indonesia yang semestinya tidak ditahan karena hanya akan menambah beban rakyat.
“Kalau alasan kenaikannya membebani APBN saya kurang setuju. APBN itu seluruhnya untuk rakyat. Ya sudah semestinya negara hadir, khususnya pada komoditas energi vital masyarakat. Bukan malah membebani rakyat dengan alasan stabilitas APBN,” tegasnya.
Lebih dalam, Sani Bin Husain mempertanyakan rencana pemerintah melakukan pemberian BLT atau Bansos.
"Pertanyaan saya sederhana. Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron.
Pertanyaan kedua bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos tapi tidak dapat. Ke mana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar.
Jika dua pertanyaan ini belum bisa dijawab tuntas, maka saya khawatir BLT dan Bansos akan rawan salah sasaran dan rawan penyelewengan (korupsi)," pungkasnya. (advertorial)
