"Ini terbukti juga dalam institusi penegak hukum terutama Polda Metro Jaya, kita punya banyak laporan yang dilayangkan ke polisi tapi nggak jalan.

Tapi saat kasus dilaporkan oleh menteri koordinator itu kasus jadi prioritas di KUHAP kami nggak dapat ukuran prioritas.

Apakah penanganan prioritas berdasarkan kemewahan si pelapor atau suatu kehancuran dalam proses tindak pidana?

Kenapa situasi buruk Papua direspons dengan ditambahnya tentara, ditambah dengan konsesi bisnis.

Ini double standar atau diskriminasi," beber Haris.

Haris Azhar sendiri telah angkat bicara terkait status tersangka yang menjeratnya dari laporan Luhut hari ini.

Dia menyebut status itu sebagai kehormatan.

Menurut Haris, jika nantinya dia dipenjara dalam kasus tersebut, dia menganggap hal itu bentuk fasilitas yang diberikan negara kepadanya.

"Saya anggap ini sebuah kehormatan kalau negara hanya bisa beri status tahanan dan penjarakan saya, saya anggap itu kehormatan kepada saya atau fasilitas negara yang diberikan kepada saya saat kita mengungkapkan fakta.

Yakni benturan kepentingan sejumlah orang yang punya double posisi atau posisi bisnis bersamaan posisi pejabat publik," terang Haris. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS