POPNEWS.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (9/4/2026).
Aksi ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan publik yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Sejak siang hari, massa aksi memadati kawasan gerbang kantor gubernur dengan mengenakan atribut khas organisasi.
Mereka membawa spanduk, bendera, serta menyampaikan orasi secara bergantian dari atas mobil komando.
Soroti Infrastruktur dan Layanan Dasar
Dalam aksinya, PMII menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan layanan publik.
Mereka menilai pembangunan di Kalimantan Timur belum merata, khususnya di wilayah terpencil.
Ketua Umum PC PMII Samarinda, Taufikudin, menyampaikan bahwa kondisi jalan yang rusak, keterbatasan akses listrik, serta minimnya layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat.
“Kami melihat masih banyak daerah yang belum merasakan pembangunan secara adil. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih belum tersedia secara optimal,” ujar Taufikudin di sela aksi.
Selain itu, massa juga menyoroti distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai belum merata, terutama di daerah pelosok.
Kritik Aktivitas Tambang dan Isu Lingkungan
PMII turut mengangkat persoalan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan.
Mereka mendesak pemerintah provinsi agar bersikap tegas terhadap perusahaan tambang yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi.
Mahasiswa juga menyoroti praktik penggunaan jalan umum untuk aktivitas hauling yang dinilai merugikan masyarakat.
Menurut mereka, aktivitas tersebut tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, PMII menolak rencana ekspansi perusahaan besar di wilayah Mahakam Ulu.
Mereka menilai ekspansi tersebut berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Kami meminta pemerintah tegas terhadap perusahaan tambang, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan,” tegas Taufikudin.
Aksi Sempat Memanas
Aksi yang awalnya berlangsung tertib sempat memanas ketika massa membakar ban di depan gerbang kantor gubernur sebagai simbol protes.
Kepulan asap hitam menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi.
Situasi semakin tegang ketika sebagian massa mencoba merangsek masuk ke area kantor gubernur hingga menyebabkan pagar roboh.
Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga langsung memperketat pengamanan.
Petugas berupaya menghalau massa agar tidak memasuki area kantor, sekaligus menjaga agar aksi tidak berujung benturan fisik.
Setelah beberapa saat, kondisi berangsur terkendali meskipun ketegangan masih terasa.
Soroti Ketidakhadiran Gubernur
Dalam orasinya, Taufikudin juga menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur saat aksi berlangsung.
Ia menilai hal tersebut mencerminkan kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami datang untuk berdialog, bukan untuk konflik. Namun sangat disayangkan gubernur tidak hadir langsung menemui massa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sebenarnya membuka ruang dialog secara damai, tetapi minimnya respons dari pemerintah memicu meningkatnya tensi aksi.
Desak Dialog dan Solusi Konkret
PMII menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.
Mereka menyebut demonstrasi ini sebagai langkah awal dari rangkaian gerakan yang akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons nyata.
Selain isu infrastruktur dan lingkungan, mahasiswa juga menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga honorer serta penindakan terhadap praktik illegal logging.
Mereka berharap pemerintah provinsi dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, pemerintah mau duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi. Ini bukan hanya soal mahasiswa, tetapi kepentingan masyarakat luas,” tutup Taufikudin.
Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah di Kalimantan Timur.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, tuntutan terhadap pemerataan pembangunan dan keadilan sosial semakin menguat.
Adapun 10 tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi:
1. Mendesak Gubernur untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang layak di Kalimantan Timur.
2. Mendesak Gubernur mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur.
3. Mendesak Gubernur meningkatkan fasilitas kesehatan yang merata untuk masyarakat Kalimantan Timur.
4. Mendesak Gubernur meningkatkan pengawasan terhadap BBM subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat Kalimantan Timur.
5. Mendesak Gubernur untuk tegas terhadap perusahaan yang belum melakukan reklamasi pascatambang di Kalimantan Timur.
6. Mendesak Gubernur menolak wacana ekspansi PT Bakrie Group di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.
7. Mendesak Gubernur untuk menindak tegas pelaku illegal logging di Kalimantan Timur.
8. Mendesak Gubernur Kaltimmenindak tegas korporasi yang menggunakan jalan umum untuk kegiatan hauling.
9. Meminta Gubernur memenuhi kebutuhan listrik dan jaringan telekomunikasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
10. Meminta Gubernur meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. (*)