POPNEWS.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memanfaatkan momentum pascalebaran untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah sekaligus memperkuat langkah pengendalian inflasi.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Ia menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui zoom meeting.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Tito Karnavian dan diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Samarinda secara virtual.
Fokus Pengendalian Inflasi dan Kinerja Daerah
Dalam rakor itu, pemerintah pusat meminta seluruh daerah bergerak cepat dalam mengendalikan inflasi.
Tito menekankan pentingnya pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara real-time.
“Pastikan pasokan aman dan harga terus dipantau secara real-time,” tegas Tito.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah komoditas strategis berpotensi memicu gejolak harga jika tidak diawasi dengan ketat.
Selain inflasi, rapat turut membahas evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menegaskan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pelaku UMKM.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan Samarinda berada di peringkat terbawah dalam realisasi kinerja DAK Non Fisik BOK tahun anggaran 2025, terutama pada pengawasan apotek dan toko obat.
Pembenahan Sistem dan Respons Cepat
Menanggapi hal itu, Saefuddin Zuhri meminta seluruh perangkat daerah menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan serius.
Ia menegaskan pentingnya memperbaiki sistem kerja, mempercepat respons, serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Ini harus jadi evaluasi bersama. Kita perbaiki koordinasi, percepat respons, dan benahi sistem kerja,” tegasnya.
Menurut Dinas Kesehatan Samarinda, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi kendala teknis pada sistem pelaporan yang belum sinkron.
Meski begitu, pemerintah kota memastikan persoalan tersebut tidak akan terulang.
Selain fokus pada aspek administratif, Pemkot Samarinda juga menyoroti sejumlah persoalan di lapangan yang berpotensi memicu inflasi.
Salah satunya adalah antrean panjang LPG 3 kilogram yang sempat terjadi di kawasan flyover Samarinda.
Pemerintah meminta pihak terkait segera memastikan distribusi berjalan normal.
Di sisi lain, maraknya kios Pertamini juga menjadi perhatian serius.
Pemerintah menilai perlu adanya pengawasan ketat terkait perizinan dan standar keselamatan guna mencegah risiko kebakaran.
Sementara itu, stok ayam broiler beku dilaporkan mulai menipis akibat kendala distribusi dan pembatasan pasokan dari produsen.
Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga di pasaran jika tidak segera diantisipasi.
Saefuddin menegaskan seluruh pihak harus bergerak cepat dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami harus menjaga stabilitas harga agar tidak menjadi tekanan baru bagi masyarakat dan ekonomi daerah tetap tumbuh,” pungkasnya. (Adv)
