POPNEWS.ID — Pemerintah mulai mengkaji langkah penghematan dengan mempertimbangkan pemotongan gaji pejabat negara di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Kebijakan ini muncul sebagai upaya menjaga stabilitas fiskal dan menekan defisit anggaran akibat lonjakan harga energi dunia.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan pemerintah saat ini sedang mendetailkan kajian tersebut.
Ia menegaskan bahwa opsi pemotongan gaji menyasar jajaran Kabinet dan anggota DPR RI sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi.
“Pemerintah terus mematangkan kajian agar langkah ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak negatif yang luas,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Stok BBM Masih Aman
Di sisi lain, pemerintah memastikan pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman.
Prasetyo menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 21 hingga 25 hari ke depan.
Ia menjelaskan bahwa sistem cadangan energi nasional menggunakan mekanisme penyimpanan berkelanjutan, sehingga pasokan akan terus di isi ulang.
Kondisi ini tetap terjaga meskipun terjadi gangguan distribusi global akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
“Stok aman bukan berarti setelah itu habis, tetapi ada mekanisme pengisian ulang secara terus-menerus,” jelasnya.
Selain pemotongan gaji, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis lain untuk menekan konsumsi energi.
Pemerintah akan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara dan pejabat publik.
Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi konsumsi BBM sekaligus menekan kemacetan di kota-kota besar.
Arahan Presiden untuk Efisiensi Nasional
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk melakukan efisiensi besar-besaran.
Ia menilai langkah antisipatif perlu dilakukan meskipun Indonesia belum memasuki fase krisis.
Menurut Prabowo, pemerintah harus belajar dari pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 dan mengadopsi langkah cepat untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
“Penghematan harus kita lakukan sejak dini agar defisit anggaran tidak semakin melebar,” tegasnya.
Pemerintah menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi meningkatkan harga minyak dunia dan memicu tekanan terhadap APBN.
Oleh karena itu, berbagai langkah efisiensi mulai disiapkan sebagai bentuk mitigasi risiko.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika global yang tidak menentu. (*)