Sementara DPR RI telah mengesahkan UU IKN, 18 Januari 2022 lalu. Tetapi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum tercantum.

Dari penjelasan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, diketahui anggaran pembangunan IKN Nusantara belum dialokasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

"Buat IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Memang di dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.

Usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk IKN Nusantara mencapai Rp 46 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR, hingga fasilitas umum lainnya.

"Untuk KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik sekitar Rp 46 sekian triliun," katanya. (Redaksi)

Berita ini telah terbit di PojokNegeri.com.