POPNEWS.ID - Warga Kaltim kembali melakukan aksi massa kecam ujaran bernada kebencian yang disampaikan Edy Mulyadi.

Kali ini aksi dilakukan Masyarakat Adat Kaltim Bersatu di sekitar Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada,Samarinda, Kamis (27/1/2022).

Massa aksi menyuarakan kecaman atas ujaran Edy Mulyadi yang diduga menghina Kalimantan. Edy Mulyadi juga diketahui sebagai pihak yang menolak pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim.

Pihak perwakilan aksi juga dengan tegas mendukung pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim.

Melalui Koordinator Aksi dari Masyarakat Adat Kaltim Bersatu, Hebby Arafathebby Nulan Arafat, dukungan itu disampaikan kepada wartawan saat aksi berlangsung.

"Sangat mendukung. Artinya kami dari Masyarakat Adat Kaltim Bersatu yang terdiri dari berbagai suku di Kaltim, mendukung upaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim," kata Hebby.

Hebby menambahkan, masyarakat Kaltim menaruh harapan berkat adanya pemindahan IKN ke Kaltim. Antara lain akan adanya pembangunan di lokasi IKN Nusantara dan sekitarnya.

Hebby menegaskan, pemindahan IKN ke Kaltim itu akan juga berdampak terhadap masyarakat sekitar.

Karena itu dirinya meminta agar ada pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan.

"Pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN," kata Hebby.

Sementara itu, pemerintah pusat masih merancang anggaran pembangunan IKN.

Pengelola anggaran ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara DPR RI telah mengesahkan UU IKN, 18 Januari 2022 lalu. Tetapi anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum tercantum.

Dari penjelasan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, diketahui anggaran pembangunan IKN Nusantara belum dialokasikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.

"Buat IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Memang di dalam surat Menteri Keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR.

Usulan anggaran dari Kementerian PUPR untuk IKN Nusantara mencapai Rp 46 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan Kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung MPR/DPR, hingga fasilitas umum lainnya.

"Untuk KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik sekitar Rp 46 sekian triliun," katanya. (Redaksi)

Berita ini telah terbit di PojokNegeri.com.