“Pelarangan penjualan batubara ke luar negeri tersebut di atas akan dievaluasi dan ditinjau kembali berdasarkan realisasi pasokan batubara untuk Grup PT PLN (Persero) dan IPP,” begitu petikan suratnya.
Surat dari Kementerian ESDM terkait larangan ekspor batubara 2022. (Foto: Ist)
APBI protes larangan ekspor batubara
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) memprotes kebijakan larangan ekspor batubara dari pemerintah. APBI melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/1/2021) minta agar pemerintah mencabut kebijakan itu.
Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir, katakan bahwa larangan ekspor batubara selama Januari 2022 akan berdampak pada industri pertambangan batubara secara umum.
Selain itu, APBI juga menilai larangan ekspor batubara akan berpengaruh terhadap pendapatan negara dari sisi devisa.
Kalkulasi APBI antara lain volume produksi batubara nasional akan terganggu sebesar 38-40 juta MT per bulan. Akibatnya pemerintah akan kehilangan devisa hasil ekspor batubara sebesar kurang lebih US$3 miliar per bulan.
"Pemerintah akan kehilangan pendapatan pajak dan non pajak (royalti) yang mana hal ini juga berdampak kepada kehilangan penerimaan pemerintah daerah," ujar Pandu Sjahrir dalam keterangan resminya, Sabtu (1/1/2021).
Dampak lain larangan ekspor batubara
