POPNEWS.ID -  Pada Senin (7/11/2022) dilakukan Rapat Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Kaltim.

Rapat itu membahas terkait 21 IUP palsu yang beredar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM) dan Dinas Lingkungan Hidup kompak mengatakan bahwa daftar 21 perusahaan yang memiliki IUP palsu.

Meski, 21 IUP yang terbit bertanda tangan Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltim, Andi Agustina saat ditemui juga memberi penjelasan.

"Terkait dengan 21 perusahaan sudah jelas jawabannya, ke 21 IUP itu palsu, hanya 1 saja yang tidak palsu disitu," tegasnya.

Lebih lanjut Andi Agustina mengatakan bahwa 1 perusahaan terdata dalam database pihaknya sedangkan sisanya tidak terdata.

"Yang satu itu asli, jadi kan ada 14 perusahaan dan ada yang 8, jumlah keseluruhan 22. Nah 1 terproses, tetapi yang 21 lainnya itu palsu," terangnya.

Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Kaltim, Azwar Busra senada menjelaskan bahwa 21 IUP yang semula diduga palsu, ditegaskannya memang benar-benar tidak ada terdata di pihaknya.

Meskipun pihaknya tidak membuktikan dengan hasil Lab perihal tandatangan yang tertera dalam surat penerbitan izin tersebut.

Namun, secara eksplisit jika melihat database tentunya sudah bisa disimpulkan bahwa 21 IUP yang ada palsu.

"Ya sebenarnya kalau bahasanya kami, itu perusahaan tidak terdata di database kami, nanti dikembangkan teman-teman kenapa bicara palsu apakah ada pembuktian Lab? itu yang belum kita lakukan, tetapi secara database di Dinas ESDM dan DPMPTSP tidak ada," tegasnya.

Menyinggung apa pernah berkomunikasi langsung pada Gubernur Kaltim, Azwar Busra telah melaksanakan hal tersebut, dan pimpinannya di Dinas ESDM Kaltim melaporkan terkait investigasi yang dilakukan.

"Sudah berkoordinasi, kebetulan sudah ada tim investigasi, dan bekerja baik ke kami serta DPMPTSP," sebutnya.

"Yang pertama akan kami sampaikan pada pimpinan hasil rapat hari ini. Nantinya bersama pansus akan menelusuri lagi," sambung Azwar Busra.

(advertorial)