“Itu kan jalan protokol (utama) menuju Palaran, kita sudah usulkan dalam rapat agar wilayah itu diperhatikan dan menjadi prioritas,” tambahnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun berharap agar pihak Dishub Samarinda perlu membuat skala prioritas dalam pembangunan LPJU.
Karena dalam pemenuhan LPJU di Samarinda juga bergantung dengan kekuatan APBD yang masih terbatas dan idealnya dilakukan secara bertahap.
“Beda dengan daerah lain yang gelap tapi masih rame. Untuk Samarinda Sebarang ke Palaran itu prioritas banget, karena tempatnya sepi dan gelap.
Kalau lewat Mangkupalas ke Teluk Bajau sampai Palaran sudah jarang rumah itu,” jelasnya.
Selanjutnya, ia sampaikan agar Dishub Samarinda bisa mencari alternatif bantuan dana selain dari APBD.
Seperti bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) atau dari pusat.
“Kalau untuk pengadaan barang, boleh kita berharap pada APBD. Namun, yang nilainya besar harus ada dana sharing, bantuan dari Pemprov maupun pusat jadi tidak selalu membebani APBD kita,” demikian Samri. (Advetorial)
