POPNEWS.ID - Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kaltim menyatakan klarifikasi mereka saat tidak hadir dalam Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinisi (Musorprov) KONI Kaltim. Musorprov KONI Kaltim itu berlangsung Selasa (22/2/2022) kemarin, di Hotel Aston Samarinda.

Kata Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Pengprov PBSI Kaltim, Risa Fahrizal, Pengprov PBSI Kaltim tidak diperkenankan mengikuti Musorprov. Alasannya, mereka terlambat memenuhi syarat administrasi penyerahan mandat.

Risa tambahkan bahwa KONI Kaltim melalui panitia Musorprov telah terbitkan surat edaran sejak 2-20 Februari 2022. Dalam surat itu diterangkan bahwa semua induk olahraga agar serahkan mandat kepesertaan pada masa itu.

Namun beberapa pengurus teras PBSI Kaltim dalam kondisi kurang sehat karena COVID-19. Menurut Risa, jumlah pengurus yang terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 80 persen.

"Wabah yang masuk dalam PBSI Kaltim ke beberapa pengurus hampir 80 persen secara bergantian positif dan ini sedang dalam tahap pemulihan," ungkap Risa Rabu (23/2/2022)

Risa melanjutkan selain karena Covid, pengurus yang tersisa saat bersamaan pula masih disibukkan dengan event besar bertajuk Piala Gubernur dan BPK Kaltim Open.

Acara itu rencananya akan digelar Maret mendatang, kerjasama antara PBSI Kaltim dengan Pemprov Kaltim serta pihak Swasta.

Menurut Risa, acara itu bersifat regional Kalimantan dan Sulawesi dan termasuk event besar yang menjadi fokus pengurus PBSI Kaltim.

Pada Senin (21/2/2022) kemarin, menurut Risa, Ketua Pengprov PBSI Kaltim telah menghubungi agar menyiapkan perwakilan dalam Musorprov KONI Kaltim.

Kemudian pengrus menyiapkan 3 orang perwakilan untuk hadir dalam Musorprov. Setelah berkoordinasi dengan panitia, rapat SC memutuskan tidak bisa ikut Musorprov karena keterlambatan mandat.

Namun, pihaknya mempentanyakan bahwa jadi peserta Musorprov itu adalah hak anggota dari KONI Kaltim dan PBSI Kaltim adalah anggota. Karena itu, ketidakhadiran dalam Musorprov tidak menggugurkan status keanggotaan selama tidak mendapatkan sanksi dari KONI Kaltim.

"Sampai sekarang kami tidak ada sanksi. Karena yang bisa batalkan hal kami itu adalah sanksi atau pelanggaran terhadap AD/ART," kata Risa.

Risa juga menjelaskan sampai saat ini PBSI Kaltim tidak bersikap atau mendukung pihak manapun. PBSI Kaltim hanya fokus kepada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.

"Dalam artian siapapun itu selama bisa menjamin peningakatan atlet pasti mendukung siapapun itu," ujar Risa.

Risa sampaikan bahwa Pengprov PBSI Kaltim segera melaporkan hal itu kepada PBSI Pusat. Terutama untuk memperjelas mandat yang bisa menbatalkan keinginan untuk terlibat dalam Musorprov. (Redaksi)

Artikel ini telah terbit di PojokNegeri.com