POPNEWS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak anak terlantar melalui kolaborasi lintas pemerintahan dan lembaga.
Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Samarinda Andi Harun turut menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan bertajuk “Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak-Anak Terlantar” tersebut.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Kesepakatan ini mendorong seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak dasar anak terlantar.
Pemerintah menyadari bahwa penanganan persoalan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, bukan hanya mengandalkan satu lembaga.
Dorong Perusahaan Berkontribusi melalui CSR
Pemprov Kaltim juga mendorong perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kaltim untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Langkah tersebut menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mendukung penanganan anak terlantar.
Melalui keterlibatan dunia usaha, pemerintah berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pendampingan anak.
Sementara itu, Pemkot Samarinda telah menyiapkan tiga instrumen kebijakan untuk memperkuat sistem perlindungan anak.
Pertama, Perwali Samarinda Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Kebijakan ini mendorong masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan melakukan pencegahan, deteksi dini, pelaporan, serta pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan.
Kedua, Perwali Nomor 49 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Samarinda.
Ketiga, Perwali Nomor 11 Tahun 2019 yang menjadi landasan pelayanan melalui Unit Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UP-PKSAI).
Ketiga instrumen tersebut mendukung koordinasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menangani persoalan anak.
Melalui kesepakatan tingkat provinsi dan penguatan kebijakan daerah, pemerintah berharap seluruh pihak semakin aktif memastikan anak-anak terlantar memperoleh hak, perlindungan, dan pendampingan secara menyeluruh serta berkelanjutan. (*)
Inti Berita
- Wali Kota Samarinda Andi Harun turut menghadiri sekaligus menandatangani kesepakatan bertajuk “Pemenuhan Hak-Hak bagi Anak-Anak Terlantar” tersebut.
- Kegiatan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
- Kesepakatan ini mendorong seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam memberikan perlindungan serta memenuhi hak dasar anak terlantar.
Baca Juga:
Tim Redaksi
Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.


