Dalam kesempatan itu, Andi Harun mengangkat tema “Membumikan Ilmu Pemerintahan, Menjawab Realitas Kepemimpinan: Pergulatan Teori dan Realitas di Antara Kekuasaan, Kepemimpinan, dan Masa Depan Pemerintahan”.
Andi Harun menilai mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, konsep, dan regulasi pemerintahan.
Mereka juga harus mampu membaca dinamika sosial, mengelola perbedaan kepentingan, serta mengambil keputusan di tengah keterbatasan dan ketidakpastian.
Berbekal pengalaman lima periode di lembaga legislatif dan dua periode di eksekutif, ia menguraikan perbedaan antara konsep ideal dalam kajian akademik dan kenyataan yang dihadapi pemimpin ketika menjalankan pemerintahan.
“Memang tidak seideal yang kita pelajari di kampus. Karena banyak faktor yang memengaruhi, dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” ungkapnya.
Teori Harus Menjawab Persoalan Nyata
Menurut Andi Harun, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teoritis.
Persoalan global dan nasional, keterbatasan anggaran, dinamika politik, serta kepentingan masyarakat sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Ia mencontohkan persoalan pencurian kabel penerangan jalan yang menyebabkan sejumlah kawasan mengalami kegelapan.
Masyarakat tentu mengharapkan pemerintah segera memperbaiki fasilitas tersebut. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme penganggaran dan ketersediaan alokasi dalam APBD.
Contoh itu memperlihatkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Di satu sisi, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat. Di sisi lain, birokrasi harus mengikuti ketentuan hukum, prosedur administrasi, dan siklus anggaran.
Karena itu, Andi Harun meminta pemimpin mampu menyeimbangkan kecepatan pelayanan dengan prinsip due process of law .
Pemimpin harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan aturan hukum.
Sebaliknya, birokrasi juga tidak boleh menjadikan prosedur sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab.
Integritas Harus Menjadi Budaya Institusi
Selain kemampuan mengambil keputusan, Andi Harun menempatkan integritas sebagai fondasi utama kepemimpinan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup mengandalkan kejujuran individu.
Setiap institusi juga harus membangun sistem yang mendorong seluruh aparatur bekerja secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab.
Ia membagi integritas pemerintahan ke dalam tiga dimensi.
Pertama, integritas personal yang mencakup kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab setiap individu.
Kedua, integritas institusional melalui penerapan prosedur yang benar, sistem meritokrasi, dan budaya antikorupsi.
Ketiga, integritas sistemik yang memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan konsisten dalam satu kesatuan tata kelola.
Menurutnya, ketiga dimensi tersebut harus saling mendukung agar pemerintah mampu membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Keberhasilan Pemerintahan Bertumpu pada Sistem
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga mengangkat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai contoh keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata menunjukkan kemampuan seorang kepala daerah dalam menghasilkan pendapatan.
Capaian tersebut juga mencerminkan keberhasilan pemerintah membenahi sistem, mengoptimalkan potensi daerah, memperbaiki tata kelola, dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja organisasi.
“Keberhasilan pemerintahan bukan karena kehebatan satu orang. Yang harus dibangun adalah sistem dan tata kelola yang mampu menghasilkan kinerja secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip good governance untuk membangun pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Legalitas, Kapasitas, dan Legitimasi Menentukan Masa Depan
Memasuki pembahasan masa depan pemerintahan, Andi Harun memperkenalkan kerangka segitiga yang terdiri atas legalitas, kapasitas, dan legitimasi.
Ia menjelaskan, legalitas memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan.
Kapasitas menentukan kemampuan institusi menyelesaikan persoalan dan menjalankan tugas.
Sementara itu, legitimasi tumbuh melalui kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiga unsur tersebut harus berjalan beriringan.
Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kewenangan yang sah secara hukum jika tidak mampu memberikan pelayanan.
Begitu pula, kapasitas kelembagaan yang kuat harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
Andi Harun mengingatkan bahwa pemimpin juga harus memikirkan keberlanjutan pemerintahan setelah masa jabatannya berakhir.
Karena itu, setiap pemimpin perlu meninggalkan warisan berupa kelembagaan yang kuat, birokrasi profesional, sistem yang lebih baik, dan pelayanan publik berkualitas.
Kuliah umum yang dimoderatori Handi Asmaradinata, Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul, tersebut ditutup dengan refleksi Andi Harun mengenai hubungan kekuasaan, hukum, kepemimpinan, dan masa depan pemerintahan.
“Kekuasaan menjelaskan siapa yang dapat memerintah. Hukum menentukan bagaimana kewenangan dijalankan. Kepemimpinan menentukan arah perubahan. Tetapi masa depan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan institusi menghasilkan keadilan dan nilai publik,” ungkapnya.
Melalui pemaparannya, Andi Harun menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak bergantung pada besarnya kekuasaan seorang pemimpin.
Pemerintah harus mampu menggunakan kewenangan untuk menghadirkan keadilan, memperkuat institusi, dan menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. (*)
Inti Berita
- Pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di Gedung A13 Pusrehut, Jumat (13/11/2026) sore.
- Andi Harun menilai mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, konsep, dan regulasi pemerintahan.
- Mereka juga harus mampu membaca dinamika sosial, mengelola perbedaan kepentingan, serta mengambil keputusan di tengah keterbatasan dan ketidakpastian.
Baca Juga:
Tim Redaksi
Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.


