POPNEWS.ID - Pengesahan Perda RTRW Samarinda 2024-2042 oleh Pemkot Samarinda menuai pro dan kontra.

Pasalnya, DPRD Samarinda tak ikut mengesahkan Perda RTRW, tersebut.

Terkait pengesahan Perda oleh Pemkot ini, DPRD Samarinda berencana berkonsultasi ke Kementrian Dalam Negeri.

Selasa (21/2/2023) kemarin, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda menggelar rapat internal.

Agenda rapat itu membahas pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Samarinda yang digelar pada Jumat (17/2/2023) lalu oleh Pemkot Samarinda.

Ketua Bapemperda, Samri Shaputra mengaku, pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait hal itu.

"Kami ada rencana mau konsultasi ke Kemendagri terkait RTRW yang disahkan.

Kita di sini tidak dalam rangka mencari siapa yang salah dan benar. Kita hanya ingin mendudukkan permasalahan ini sesuai fungsinya," ujar Samri.

Politisi PKS ini menjelaskan, sejak awal pihaknya bukan tidak menyetujui pengesahan Perda RTRW, tetapi hanya meminta penundaan pengesahan dan bukan revisi.
 
Sebab, kata dia, pihaknya belum mengetahui isi dari Ranperda RTRW tersebut secara mendetail.
 
"Tidak mungkin kami dalam waktu dekat begitu singkat, kurang lebih dua minggu kita membahas Ranperda RTRW wilayah Kota Samarinda yang begitu luas, itu menjadi permasalahan. Kita juga tidak mungkin mengesahkan sesuatu yang kami tidak mengetahui isinya," terangnya.
 
Samri menegaskan pihaknya tidak ingin dianggap enggan mengesahkan raperda tersebut. Oleh karenanya, pihaknya akan menginformasikan hal ini kepada Kemendagri.
 
"Kita menyerahkan Kementerian menjadi juri untuk menyikapi masalah ini. Harapan kita ada penilaian sehingga ketika ada penilaian tersebut, maka tinggal saling menghormati," ungkapnya
 
"Dalam rangka menyeimbangkan saja, kita juga bersepakat bahwa polemik ini jangan berkepanjangan karena ini semua untuk kepentingan masyarakat Samarinda," pungkasnya. (*)