Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara Pemkot dan Pemprov dalam menangani masalah ini.

"Kami terus bersinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam hal pengelolaan sungai dan penanganan dampak banjir," katanya.

Proses ini melibatkan pembebasan bangunan-bangunan yang berada di tepi sungai untuk memastikan aliran air yang lancar.

Proyek ini tidak terlepas dari beberapa tantangan, seperti evaluasi teknis dan perencanaan anggaran yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

"Kami akan menganggarkan tambahan dana di perubahan APBD 2024 untuk menyelesaikan tahap kedua proyek ini," jelasnya.

Ia menyebutkan untuk total anggaran di tahap pertama Rp 17,1 Miliyar untuk 151 rumah dan di tahap ke 2 setelah dilakukan penilaian oleh KJPP kurang lebih sekitar Rp 39 miliar 750 juta yang dibutuhkan untuk 53 bangunan karena ada diantaranya ada yang mempunyai sertifikat.