Sebab jika ada calon kepala daerah yang dianggap DPP cukup kuat untuk diusung maka DPP bisa mengambil langkah-langkah itu.

"Secara prosedur bukan berarti tidak ada UKK lagi, masih dimungkinkan, karena nanti setelah UKK yang terstruktur ini desk Pilkada gak ada, pasca itu wilayahnya DPP," ujar Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Halim menyebut jika ada calon, baik itu Cagub, Cabup, maupun Cawalkot yang dianggap kuat, maka PKB akan mengambil langkah untuk mengusungnya.

"Meskipun secara formal desk Pilkada sudah selesai. Itu makanya, urusan Pilkada ini nyaris tidak ada akhirnya sampai dengan pemberangkatan ke KPU yang insyaaallah kalau tidak salah dibuka tanggal 22 Agustus dan diakhiri tanggal 27," ucapnya.

Halim merinci, dari 3.123 calon kepala daerah yang menjalani proses UKK, PKB sudah mengeluarkan rekomendasi tahap pertama sebanyak 216 orang.

"Atau 43 persen dari 508 daerah yang akan Pilkada di 2024, sedangkan untuk rekomendasi final itu sudah 47 bakal calon kepala daerah atau 9 persen," pungkasnya. (*)