Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi keuangan, aset, perpajakan, retribusi, perbankan, Perusda, dunia usaha, investasi, termasuk didalamnya perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pengadaan pangan dan Logistik membuka lebar ruang diskusi.
"Kita harus fair. Tidak boleh mendiskreditkan seseorang. Kita berdebat, tapi yang produktif. Kalau kepentingan membangun Kaltim, ya kita dukung. DPRD terbuka untuk berdiskusi, ajukan saja surat," tegas Sapto.
Sapto juga menilai perlu untuk dilakukannya pendataan sistem, jika memang perlu akselerasi dalam penataan aset pertanian.
"Termasuk pendataan soal pertanian, agar bisa dilakukan tanpa integrasi dulu ke Kementerian. Jadi bener-bener dibuat data soal lahan pertanian, mana punya Kelompok Tani, mana milik Pemprov atau Pemkab/Pemkot, buat sistem sendiri, agar pendataannya klir," sambung pria yang duduk di Komisi II DPRD Kaltim ini.
Untuk diketahui, Tim Pansus Aset Daerah Pemprov Kaltim juga pernah mengalami kendala saat melakukan pengumpulan data-data aset daerah. Hal ini ditenggarai, sistem administrasi belum mendukung dan kepekaan pejabat terkait tidak terbuka untuk mempublikasi.
Sebelumnya diberitakan, rotasi jabatan 8 Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan untuk menunjang akselerasi pembangunan daerah.
Rotasi pun dilakukan Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik berdasarkan surat putusan bernomor : 800.1.3.3/7500/BKD/1I Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur.
Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan jika rotasi tersebut dilakukan semata untuk akselerasi pembangunan daerah yang lebih baik.
Khususnya mengikuti gaya kepemimpinan Akmal yang sudah berpengalaman sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.
"Rotasi itu biasa. Siapa pun memimpin butuh style-nya sendiri. Kebetulan saya ingin style-nya cepat. Yang penting saya tidak menonjobkan siapapun," tegas Akmal Malik saat dijumpai, Jumat (22/3/2024) pekan lalu.
Meski kebijakan Akmal melakukan rotasi mendapat tentangan, namun hal itu disebutnya merupakan hal lumrah. Bahkan dinamika tersebut justru menjadi instrumen yang sangat baik bagi negara demokrasi.
"Ini malah sebuah demokrasi yang bagus bagi kita bersama. Ini (Rotasi) biasa saja, tidak ada yang luar biasa, kecuali saya korupsi. Saya ini Pj yang kedua ya, semua Pj melakukan hal sama karena ingin harmonisasi," tukasnya. (*)
