POPNEWS.ID - Sebuah video aparat berseragam TNI alami keributan dengan warga sipil di sebuah sawah beredar di media sosial. Video itu viral sejak Rabu, (5/1/2022).
Diketahui kemudian keributan warga dengan prajurit TNI AD itu terjadi di lahan persawahan di Desa Seituan, Pantai Labu, Deliserdang, Sumut.
Keributan diduga terjadi akibat adanya permasalahan lahan seluas 65 hektare. Tampak keributan terjadi di area sawah berlumpur.
Video rekaman amatir itu direkam lalu diunggah di media sosial. Video itu sebelumnya sempat disiarkan live melalui akun seorang petani via Facebook “Samarya Uyee Samarya Parbellakk” Selasa (4/1/2022).
Diketahui keributan antara warga dan aparat TNI itu terjadi di Dusun Saor Matio, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.
Keributan terjadi karena saat itu pihak TNI AD melakukan pemasangan plang di lokasi tersebut.
Dalam video itu tampak personil TNI AD dan warga di area persawahan saling dorong. Keributan itu berawal di jalan desa lalu bergeser ke area pesawahan.
"Tolong….tolong kami. Tuhan Tolong kami masyarakat dipukuli," ucap pemilik akun Facebook tersebut sembari menayangkan video siaran langsung.
Kepala Desa Seituan, Parningotan Marbun, menyatakan pihak Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) A Dam I/BB sudah lama minta warga kosongkan lahan pertanian seluas 65 hektare.
Tetapi di hari itu aparat TNI AD datang dan mengklaim kalau persawahan warga itu merupakan lahan milik Puskopad A Dam I/BB.
Tetapi warga menolak lantaran lahan sudah dikelola sejak zaman keluarga mereka sebelumnya. Ada 160-an orang yang mengelola lahan itu.
Parningotan Marbun sendiri tak melihat kejadian itu secara langsung karena rapat di Polresta Deliserdang.
“Sesudah jadi bandara ini, mereka ngaku-ngaku HGU-nya ini. Dulu-dulu nggak pernah diperdebatkan di zaman kakek saya. Semenjak ada bandara ininya seperti ini,” ucap Parningotan Marbun melalui Pojok Negeri, dikutip pada Kamis, (6/1/2022).
Parningotan Marbun menyayangkan keributan itu. Menurut Parningotan Marbun, keributan itu menyebabkan 3 anak jadi korban kekerasan oknum TNI.
“Anak-anak masih SMP dan 13 tahun jadi korban. Karena masyarakat saya dipijak. Saya juga nggak terima,” kata Parningotan Marbun.
Dinyatakan Parningotan Marbun, warga akan meminta perlindungan ke Komnas Perlindungan Anak. Parningotan Marbun menduga aparat TNI emosi sehingga bertindak di luar kewajaran.
“Kalau sudah diginiin masyarakat saya, yang jelas perlu hukum bertindak karena sudah melampaui pemerintah desa mereka bertindak,” ujar Parningotan Marbun.
Keterangan aparat TNI
Keterangan pihak TNI disampaikan Letkol Caj Drs Wendrizal selaku Sekum Puskopkar “A” BB. Menurut Letkol Caj Drs Wendrizal keributan terjadi ketika aparat TNI akan pasang plang pemberitahuan terkait kepemilikan lahan.
Bahwa lahan itu merupakan area Kodam I/Bukit Barisan sesuai keputusan Mahkamah Agung.
Letkol Caj Drs Wendrizal jelaskan pada pukul 07.15 WIB dirinya memimpin personil Puskopar dan Yonzopur I/DD untuk melaksanakan apel.
Pasukan tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB. Pasukan langsung ke titik rencana pemasangan di sebelah Timur lahan,” ujar Letkol Caj Drs Wendrizal Rabu (5/1/2022).
Namun plang batal dipasang karena dihalangi petani penggarap. Kondisi di lokasi juga dipenuhi warga yang berdatangan.
Aparat lalu bergeser ke titik Barat yang merupakan batas dengan jalan aspal dan tali air. Aparat lalu pasang plang tanpa dihadang warga.
“Sekitar 10.30 WIB massa semakin ramai dan sebagian besar ibu dan orang tua yang memprovokasi pasukan terpancing untuk melakukan pemukulan atau tindakan kekerasan,” jelasnya dilansir Tribunmedan.
Pukul 11.30 WIB pasukannya mulai istirahat.
Saat itu aparat TNI istirahat, warga membuat hadangan jalan dengan gunakan batu dan kayu di depan truck Yon Zipur I/DD.
Plang kedua dan ketiga di titik selatan dan timur tidak berhasil dipasang dan aparat diperintahkan tinggalkan lokasi.
Tetapi 2 unit truk mobil Yonzipur I/DD di titik timur tidak bisa meninggalkan lokasi. Warga di sana memblokir jalan. Warga lalu minta aparat agar mencabut plang. Letkol Caj Drs Wendrizal tawarkan beberapa opsi kepada warga.
Pertama, penggarap mencabut sendiri plang kepemilikan yang terlah didirikan oleh Puskopar “A” BB. Namun penggarap menolak hal tersebut.
Kedua, Puskop Kartika “A” BB akan mencabut plang kepemilikan HGU dengan syarat penggarap juga mencabut plang yang telah didirikan penggarap.
Kesepakatan tidak terjadi antara warga dan pihak TNI. Letkol Caj Drs Wendrizal melihat saat itu warga lempari aparat dengan lumpur.
Aparat lalu mengejar warga yang dianggap provokator. Akibatnya warga berlarian. Setelah itu, aparat tinggalkan lokasi.
Letkol Caj Drs Wendrizal pastikan tidak ada korban dari warga maupun pasukannya. (Redaksi)
