"Pemerintah harusnya lebih berhati-hati mengambil keputusan menaikan harga gas, BBM dan listrik. Jangan sampai karena niat menghemat anggaran kompensasi malah menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat,” kata Mulyanto, Sabtu (1/1/2022).

Tetapi pakar ekonomi Defiyan Cori menilai kebijakan penyesuaian harga gas terhitung terlambat dilakukan Pertamina.

Dikutip dari Sindo, Defiyan Cori sebut bahwa BUMN sudah lama tidak gunakan kewenangan yang dimiliki untuk menyesuaikan harga sesuai hukum ekonomi.

Karena itu, menurut Deifyan Cori, publik perlu paham tentang kenaikan harga LPG. Pasalnya, itu jadi salah satu upaya krusial bagi perusahaan dalam mrespons perkembangan kenaikan harga migas yang terjadi.

"Itu akan berpengaruh pada kinerja BUMN, khususnya dalam pembentukan Harga Pokok Produk dan atau Harga Pokok Penjualan (HPP) ke konsumen," ujar Defiyan Cori Selasa (28/12/2021). (Redaksi)