Lebih lanjut, Mujianto mengatakan kalau kolam retensi ini juga dirasa ampuh dalam mencerai-beraikan debit air dari aktivitas tambang yang diduga ilegal.

"Makanya kita akan dukung program penanganan banjir tersebut.

Karena ini demi kepentingan masyarakat, khususnya warga Samarinda," tuturnya.

Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan program ini jika diluncurkan pastinya membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

Sehingga besar harapan pembangunannya tidak menyentuh APBD Kota Samarinda.

"Sebenarnya pak wali juga ingin program itu dilaksanakan dengan anggaran yang bukan dari APBD Samarinda, melainkan meliputi dana dari bantuan provinsi maupun pusat," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir dapa direalisasikan 1 atau 2 tahun ke depan.

"Harapannya 1 tahun bahkan 2 tahun mendatang, program kerja pak wali bisa terealisasikan 50 persen kepada masyarakat," pungkasnya. (*)