"Sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun, sisanya itu untuk land development dan (pembangunan) jalan," ungkapnya.

Kendati begitu, Basuki tidak menjelaskan lebih detail terkait data teknis pembangunan perumahan ASN tersebut.

Namun yang pasti, setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2022 lalu, banyak investor yang tertarik masuk. Maka dari itu, Kementerian PUPR mendapat perintah untuk mempercepat pembangunan IKN.

Tidak hanya di KIPP Zona 1A, melainkan juga di wilayah perencanaan Zona 1B dan Zona 1C.

"Untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja," terangnya.

"Ini akan kita mulai Januari (2023), karena triwulan kedua Bapak Presiden ingin mengajak para investor (ke IKN), menawarkan daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan sebagainya," pungkas Basuki. (*)