POPNEWS.ID - Presiden Jokowi meminta masyarakat yang tak puas dengan jalannya Pilpres 2024 membuat laporan.

Laporan dugaan kecurangan, kata Jokowi, bisa diarahkan ke Bawaslu ataupun Mahkamah Konstitusi.

Menurut Jokowi, hal ini lebih baik dibandingkan hanya sekadar berteriak-teriak curang.

Pernyataan Jokowi ini langsung menuai respons dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 merupakan sebuah sikap normatif.

Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil Pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya itu suatu sikap normatif," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Hasto menyebut, pada praktiknya di lapangan memang terjadi berbagai dugaan kecurangan, seperti kepala desa dimobilisasi hingga ancaman.

"Ya itu suatu sikap normatif.

Kan di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," ujarnya.

Sehingga, kata dia, independensi dari lembaga pengawas Pemilu akhirnya diragukan masyarakat.

"Itu kan sudah ada suatu proses, di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas Pemilu," ucap Hasto.

Karenanya, Hasto menegaskan, saat ini kelompok sipil masyarakat melakukan pengawasan.

"Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian.

Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat agar melaporkan ke MK dan Bawaslu bila tidak puas dengan hasil Pemilu.

"Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang.

Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, (15/2/2024). (*)