Hendra meminta Pemkot Samarinda lebih bijak dalam menyikapi persoalan sengketa ini.

Sebab, berdasarkan keterangan saksi sejarah berdirinya gedung yaitu tokoh Golkar Samarinda, Syamsudin Japri.

Hendra menyebut, dulunya gedung tersebut merupakan lahan kosong.

Kemudian, Wali Kota Samarinda saat itu, yakni Waris Husain memerintahkan agar dibangun gedung untuk Golkar di lahan itu.

"Beliau (Waris Husain) langsung menyebarkan proposal ke seluruh kader-kader Partai Golkar saat itu untuk membangun," terangnya.

Atas alasan tersebut, Hendra menuding Pemkot Samarinda selalu mengaku-ngaku aset lahan dan gedung merupakan aset pemerintah kota.

"Tapi sampai saat ini, detik ini saya belum melihat secarik kertas pun bukti autentik bahwa ini dibangun pakai APBD, tahun berapa?

Mana buktinya, kalau ini tanah ini milik pemkot sertifikatnya sertifikat apa hak milik atau hak pakai?

Itu tidak pernah disampaikan kepada kami," katanya.

Menanggapi tudingan Ketua DPD II Golkar Samarinda yang menyebut Pemkot Samarinda mengacak-acak aset partai, Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara tegas mengatakan pernyataan tersebut masuk dalam kategori perbuatan fitnah.

"Pernyataan itu tidak benar. Masuk dalam kategori fitnah.

Mengacak-acak itu apa ? Mungkin dia (Hendra) tidak mengerti bahasa Indonesia.