"Kami sayangkan ya adanya keterlambatan-keterlambatan ini. Untuk 2023, ada peningkatan jumlah kegiatan di infrastruktur, sebagian sudah lelang dini di Desember kemarin, untuk mencegah keterlambatan," jelasnya.

Selain itu, Veridiana juga meminta pemerintah daerah tidak kaku dalam menjalankan aturan.

"Lambatnya kinerja dari Pemprov Kaltim, saya kira karena terlalu kaku dengan aturan-aturan, boleh mengikuti aturan tapi jangan kaku," tegasnya

Dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kaltim masih dalam provinsi dengan realisasi belanja terendah di Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menyampaikan realisasi belanja APBD Kaltim, masuk dalam 10 besar provinsi dengan serapan terendah yakni hanya 77,77 persen.

Daftar 10 provinsi realisasi belanja terendah di 2022:

1. Nusa Tenggara Barat 83,88 persen
2. DKI Jakarta 83,64 persen
3. Papua Barat 83,25 persen
4. Kepulauan Bangka Belitung 81,25 persen
5. Sulawesi Tengah 80,36 persen
6. Sulawesi Selatan 79,95 persen
7. Kalimantan Utara 79,17 persen
8. Kalimantan Timur 77,77 persen
9. Maluku Utara 67,42 persen
10. Papua 56,79 persen

Sumber: Kemendari RI. (*)