POPNEWS.ID - DPRD Kaltim berkomitmen memertahankan tenaga honorer dari penghapusan.
Diketahui, Pemerintah berencana menghapus tenaga honor pada akhir 2024 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun terang-terangan tak sependapat dengan keputusan tersebut.
Menurutnya, ada ribuan keluarga yang bergantung hidup menjadi tenaga honorer di instansi pemerintahan, baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Samsun mempertimbangkan, jika tenaga honorer dihapus dan tidak ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menambah gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.
"Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini.
_Kejagung_Harli_Siregar..jpeg)
