"Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka," tuturnya.

Sapto berharap pemprov dapat segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi serta meminta pemprov bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat.

Sapto juga menekankan pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim.

Ia menginginkan agar setiap pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.

"Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim," pungkasnya. (Advetorial)