POPNEWS.ID - Komisi II DPRD Kaltim mendorong jajaran Direksi RSUD AW Syahranie untuk transparansi dalam hal pengelolaan dana.

“Pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus transparan dan dapat diakses oleh masyarakat,” kata Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Selain itu, dibahas pula kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama.

Ia juga mengungkapkan niatnya untuk mengundang Komisi IV, yang berfokus pada pelayanan masyarakat, namun pertemuan itu harus tertunda karena jadwal yang padat.

Komisi II meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.

Kemudian, ia juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pengelolaan rumah sakit.

Dia menekankan bahwa meskipun peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan.