POPNEWS.ID -  ULS Ekosistem Tropis dan Pembangunan Berkelanjutan Unmul beberapa waktu yang lalu melakukan kunjungan ke Pemkot Samarinda guna membahas penyusunan master plan rencana pengelolaan dan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus. 

Kunjungan itu disambut hangat oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun di Ruang Rapat Wali Kota Gedung Balaikota Samarinda.
 
Audiensi itu, Andi Harun didampingi Sekda Samarinda Hero Mardanus Satyawan, Plh Asisten II Marnabas Patiroy, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti Fauzie dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Endang Liansyah serta Kabag Kerjasama Idfi Septiani.

Sementara dari pihak Unmul, audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua ULS TESD Unmul, Rachmat B Suba berserta sejumlah anggota yakni Ali Suhardiman, Rosmidalina, Jufriah, Ibrahim.
 
Dalam kesempatan itu, Andi Harun mendukung upaya akademisi Unmul untuk menyusun master plan rencana pengelolaan dan penataan DAS Karang Mumus.
 
Dukungan yang diberikan Pemkot Samarinda kepada ULS TESD Unmul berupa dokumen-dokumen yang akan membantu penyusunan kajian akademis nantinya.
 
Dokumen yang diberikan yaitu RTRW Samarinda, masterplan pengendalian banjir Samarinda, hingga kajian lingkungan hidup strategis.
 
“Pertama yang bisa kita bantu sementara adalah RTRW yang kita bisa kasih untuk mengisi, masterplan pengendalian banjir 2014 dan drafting yang ada sekarang, kemudian Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nanti sumbernya sudah diberi tahu,” ujar Andi Harun.
 
Orang nomor satu di Kota Tepian itu mengatakan persoalan lingkungan yang tidak kunjung usai selama ini terjadi lantaran ketidakpatuhan akan kajian strategis yang telah disusun.
 
Dirinya mengaku bersyukur rencana pembuatan masterplan oleh akademisi Unmul bisa diintegrasikan dengan program Pemkot Samarinda.
 
“Saya justru berterimakasih bapak-bapak punya kerjaan yang bisa kita integrasikan,” tuturnya.
 
Andi Harun menganggap persoalan yang terjadi saat ini adalah PR yang harus diselesaikan bersama-sama oleh semua elemen.
 
“Agar ada upaya untuk melakukan perbaikan pada sisi-sisi masalah pembangunan kita dalam rangka mengafirmasi kebijakan kita pada penyelamatan alam,” pungkasnya.
 
Andi Harun juga menginginkan kehadiran Pemprov Kaltim dapat memandu kepatuhan akan kajian akademik oleh pemerintah di kabupaten/kota. (*)