"Bansos juga hanya menyasar orang miskin, bagaimana dengan kelas menengah rentan yang belum di-cover oleh bansos," kata Sani.

Dia menjelaskan dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 4 bulan kepada buruh, menurut Sani ini hanya "gula-gula saja" untuk meredam protes.

"Tidak mungkin uang Rp 150 ribu/bulan akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket," kata dia. 

Lebih lanjut, Sani juga mengatakan tak ingin BLT tersebut disalurkan namun tidak tepat sasaran.

“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Kedua, bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? Kemana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” ucapnya.

Sani menilai pemberian BLT akan menimbulakn persoalan sinkronisasi data penerima di daerah dan di pusat.

“Keberpihakan pemerintah pusat diuji. Apakah mereka betul-betul berpihak pada rakyat atau hanya menjadikan masyarakat menjadi pemikul beban untuk menstabilkan APBN,” pungkasnya. (advertorial)