POPNEWS.ID - Hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP dikabarkan semakin meruncing.

Semua berlatar pertarungan di Pilpres 2024.

Terbaru, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto menyebut status keanggotaan keluarga Presiden Jokowi di PDIP, telah berakhir.

Hasto mengatakan meski belum ada surat resmi pemecatan Presiden Jokowi maupun putra sulungnya yakni Gibran Rakabuming Raka dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, namun ketiganya tidak lagi menjadi bagian dari partai bersimbol banteng moncong putih tersebut.

Hasto menegaskan sesuai konstitusi UUD 1945 hanya parpol atau gabungan parpol yang punya legalitas konstitusional dibolehkan mengusung capres dan cawapres. 

"Kami sudah mengusung Ganjar-Mahfud,  gak boleh partai mengusung dua orang. 

Maka ketika Mas Gibran dicalonkan dan mengingkari dua kebenaran dengan melanggar konstitusi dan manipulasi konstitusi dikebiri, ya otomatis keanggotaanya berakhir, titik," tegas Hasto.

Menurutnya tidak ada sejarah PDIP mengusung dua capres/cawapres dalam setiap pilpres. 

Apalagi bila dalam prosesnya mengingkari kebenaran seperti halnya pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Hasto meyakini rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahir melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat maupun rekayasa hukum. 

"(Gibran) tidak ada lagi sejarah dengan PDI Perjuangan, selesai. Ya apalagi prosesnya dan kebenaran akan terbukti, itu yang diyakini masyarakat Indonesia, kita negara spiritual, kita kehidupan beragama kita sangat baik. 

Jadi udah selesai (statusnya Gibran di PDIP ," ujarnya.

Hasto juga turut merespon atas sikap Presiden Jokowi yang menurutnya sudah bertindak terlalu jauh.

"Presiden seharusnya gak boleh berpihak. Presiden menginsstruksikan TNI-Polri harus netral, maka presiden memiliki tanggung jawab moral, baik kata dan perbuatan," ujarnya.

Ketika hal itu tidak dijalankan oleh Presiden, Hasto menyebut akan muncul aksi reaksi politik dari kalangan akar rumput. (*)