"Rata-rata kita masih di bawah angka 3000 perkara, tapi tidak semuanya penceraian, banyak kasus-kasus yang lain." Ungkap Rukayah, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Samarinda.

Agar undang-undang dan regulasi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus tersebut dapat terjalannya, perlu adanya sosialisasi, pemahaman, perubahan mindset masyarakat, dan perubahan budaya.

"Untuk dispensasi nikah, ternyata budaya jadi nomor satu karena ada beberapa daerah kalau anak perempuan sudah akil balig atau menstruasi bisa dinikahkan." Jelas Puji.

Maka, langkah awal yang dirancang dan diwacanakan DPRD adalah edukasi seksualitas di sekolah

"Kami sedang merancang apakah perlu edukasi seksual dimasukkan dalam kurikulum, kemarin kita dengan PKBI ada wacana untuk memberikan sosialisasi mulai sejak PAUD, namun sebenarnya pendidikan seksual diadakan di rumah oleh orang tua, jadi perlu juga disosialisasikan," tutupnya. (*)