POPNEWS.ID - Sektor perizinan reklame hingga usaha penginapan seperti kos, guest house hingga hotel melati di Kota Samarinda masih memerlukan perbaikan.
Terutama dari sisi penarikan retribusi dan pajak daerah.
Hal ini yang menjadi sorotan Komisi II DPRD Samarinda.
DPRD Samarinda menyorot koordinasi antara dinas terkait dalam pemungutan retribusi dan pajak daerah tersebut.
Misalnya koordinasi antara Dinas PUPR, Bapenda hingga DPMPTSP.
“Jadi seharusnya itu (penarikan retribusi pajak) dipenuhi dulu persyaratan administrasinya dari tim pelaksana teknis (PUPR, Bapenda dan DPMPTSP) baru mereka (pengusaha) bisa dikenakan kategori wajib pajak dan bisa dilakukan pungutan,” jelas Laila Fatihah, Rabu (28/9/2022).
Penarikan retribusi pajak menurut Laila harus dibenahi dengan seksama, sebab ketidakselarasan kerja dari OPD terkait membuat serapan pajak menjadi tak maksimal.
“Seperti di sektor reklame kemarin. Bapenda menganggap reklame itu aset makanya di pungut (pajak), tapi disisi lain mereka (pengusaha) belum memenuhi syarat administrasinya.
Dan kita kecolongannya di situ, yang belum memenuhi persyaratan sudah dipungut,” urai Laila.
Tidak maksimalnya penarikan pajak izin reklame pasalnya juga nyaris terjadi disektor usaha penginapan.
Yang mana pada aturan mainnya sejumlah klausul dalam Perda 09/2019 tentang perubahan kedua atas Perda 4/2011 Kota Samarinda masih banyak bermasalah.
Oleh sebab itu pembenahan payung hukum terus dilakukan dengan tujuan mempertegas klasifikasi rumah kos, kontrakan, guest house dan hotel melati yang diharap berujung pada meningkatnya serapan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jadi diinventarisir dulu yang mana jadi WP (wajib pajak) mana yang tidak. Kita tidak membahas secara global karena ada ketentutan persyaratan, dan saya ingatkan ini jangan dijadikan akal akalan bagi pengusaha,” pungkasnya. (advertorial)
