POPNEWS.ID - Sektor perizinan reklame hingga usaha penginapan seperti kos, guest house hingga hotel melati di Kota Samarinda masih memerlukan perbaikan.

Terutama dari sisi penarikan retribusi dan pajak daerah.

Hal ini yang menjadi sorotan Komisi II DPRD Samarinda.

DPRD Samarinda menyorot koordinasi antara dinas terkait dalam pemungutan retribusi dan pajak daerah tersebut.

Misalnya koordinasi antara Dinas PUPR, Bapenda hingga DPMPTSP.

“Jadi seharusnya itu (penarikan retribusi pajak) dipenuhi dulu persyaratan administrasinya dari tim pelaksana teknis (PUPR, Bapenda dan DPMPTSP) baru mereka (pengusaha) bisa dikenakan kategori wajib pajak dan bisa dilakukan pungutan,” jelas Laila Fatihah, Rabu (28/9/2022).

Penarikan retribusi pajak menurut Laila harus dibenahi dengan seksama, sebab ketidakselarasan kerja dari OPD terkait membuat serapan pajak menjadi tak maksimal.