“Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis pada Senin, 3 Juni 2024.
Apalagi, kata Suryadi, Bambang dan Dhony adalah orang-orang yang memiliki pengalaman luas di bidang tata kota. Contohnya, Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara Dhony juga pernah menjadi pimpinan perusahaan pengembang swasta.
Suryadi menilai penyesuaian yang dibutuhkan pasca pengunduran diri keduanya sebagai ketua dan wakil ketua Otorita IKN akan menambah beban lembaga tersebut. Apalagi, kata dia, perkembangan IKN Nusantara saat ini masih jauh dari target, baik secara fisik maupun finansial
“Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun,” ucap Suryadi. Padahal, kata dia, investasi yang ditargetkan masuk ke IKN hingga akhir tahun ini mencapai Rp 100 triliun.
Kritik Tajam Hasto
Bambang dan Dhony mengundurkan diri menjelang upacara HUT RI ke-79 di IKN. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai mundurnya pejabat Otorita IKN sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang tidak matang.
"Itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sangat disesalkan karena 17 Agustus tidak lama lagi," tutur Hasto di Depok, 3 Juni 2024.
Menurut Hasto, kritik terbesar yang dilayangkan ke era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi saat segala sesuatu percepatan pembangunan harus dilakukan, namun melupakan aspek lain. "Melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail," terang Hasto.
Hasto mengungkapkan pernah menjadi project manager di kawasan yang sama, di mana struktur tanahnya sangat tidak stabil, bahkan kemampuan mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami penundaan.
"Apalagi ini suatu Ibu Kota Negara. Belum lagi Rakernas mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat," cetus Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini mengaku tidak heran dengan kondisi proyek di IKN yang sekarang. Alasannya, segala sesuatu muncul sebagai arahan dari pusat yang harus dijalankan, namun tidak membuka ruang perencanaan.
