POPNEWS.ID - Permasalahan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi perhatian Pemkot Samarinda. Senin, (14/3/2022) Pemkot Samarinda mulai membahas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Penatausahaan Keuangan Daerah Kota Samarinda tahun 2022.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin rapat pembahasan TPP tersebut di ruang Krangasan Balaikota.

Wali Kota Andi Harun sampaikan bahwa Pemkot Samarinda akan segera berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat terkait TPP.

Koordinasi itu ditujukan agar bisa segera mencairkan TPP untuk para ASN di lingkungan Pemkot Samarinda.

"Kita akan mengambil langkah berkomunikasi dengan pusat agar Samarinda, mudah-mudahan minggu depan bisa dicairkan," ucap wali kota.

Menurut Wali kota Andi Harun, telah terjadi keterlambatan pencairan TPP ASN. Keterlambatan itu sudah berjalan lebih kuran 2 bulan mulai Januari hingga Februari 2022.

Saat ini, keterlambatan pencairan itu memasuki bulan ketiga, yaitu Maret. Kondisi tersebut, menurut Wali Kota Andi Harun, memberatkan para ASN di lingkungan Pemkot Samarinda.

"Ini kan sudah 2 bulan, Januari dan Februari, dan sudah masuk ke bulan ketiga. Ini cukup memberatkan untuk ASN kita. TPP kan dibayarkan tiap bulan, dan sejak bulan Januari belum cair," bebernya.

Wali Kota Andi Harun juga ungkap alasan terlambatnya pencairan TPP ASN hingga saat ini.

Satu alasan penting adalah perlu adanya persetujuan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini persetujuan dari Menteri Dalam Negeri terkait pengajuan TPP berdasarkan PP 12/2019.

Pengajuan TPP dari seluruh wilayah di Indonesia itu juga akan lebih dulu mengalami validasi dari Pusat sehingga membutuhkan waktu untuk proses pencairan.

"Setelah melakukan validasi, TPP harus divalidasi biro Ortala Kemendagri, setelah itu dikirim ke Kemenkeu untuk mendapatkan rekomendasi, setelah itu dikirim lagi ke Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan pembayaran," kata Wali Kota Andi Harun.

Meski begitu, Wali Kota Andi Harun memastikan, pengajuan pencairan TPP ASN Samarinda telah divalidasi sejak 1 pekan yang lalu.

"Nah saya memastikan, ternyata validasi Ortala sudah, di Kemenkeu sudah sejak seminggu yang lalu, dan kabarnya sore ini sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkeu ke Kemendagri. Mudah-mudahan satu dua hari ini bisa keluar persetujuan dari Kemendagri," katanya. (Redaksi)

Ikuti informasi Popnews.id lainnya di GOOGLE NEWS dan Youtube.