Pemindahan IKN ke Kaltim Pada 2024 Kian Dekati Kenyataan, Cek Prioritas Pembangunan 2023

Kamis, 28 April 2022 13:14

Presiden Jokowi berkemah di titik 0 Ibu Kota Negara Nusantara

POPNEWS.ID - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur pada 2024 nanti kian mendekati kenyataan.

Pasalnya, di 2023 nanti, pembangunan IKN yang diberi nama Nusantara tersebut masuk dalam daftar prioritas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pun menargetkan IKN sudah bisa pindah ke Kaltim pada 2024 mendatang.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2023.

Beberapa proyek prioritas strategis (major project) ditetapkan yang memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan beberapa proyek tersebut adalah kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

Baca: Kabar Terbaru Terkait IKN, Ada Sayembara Desain Istana Wapres dan Kompleks Kantor Legislatif

"Reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting," kata Suharso melanjutkan dalam Musyawarah Perencananaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022, Kamis (28/4/2022).

Selain itu, pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN) baru yang bernama Nusantara juga menjadi proyek prioritas mulai tahun depan.

"Pembangunan di wilayah adat Papua, pembangunan ibu kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)," tuturnya.

Salah satu kunci penting juga adalah transformasi ekonomi yaitu memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia.

Bappenas mengaku telah menyusun peta jalan industri digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Transformasi digital perlu dilakukan untuk mengimbangi dengan industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan jadi konsumen besar untuk produk digital impor.

Tapi juga harus jadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri," tuturnya.

Baca: Isu Bagi-Bagi Lahan di IKN Nusantara Jadi Perhatian KPK, Mantan Bupati AGM Diduga Terlibat

Melalui berbagai major project tersebut, Suharso berharap dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

"Dalam menyusun major project ini diperkuat dengan penerapan mekanisme clearing house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat," tandasnya. (*)