YOUR DAILY POP CULTURE FIX
Minggu, 22 November 2026
ADVERTORIAL

Soroti Dana Opsen dan BHP Rp209 Miliar, DPRD Samarinda Bakal Tagih Penjelasan Pemprov Kaltim

Tim Redaksi
POP
Tim Redaksi

POPNEWS.ID – DPRD Samarinda mulai menyiapkan langkah untuk memperjuangkan kejelasan anggaran opsen dan Bagi Hasil Pajak (BHP) senilai Rp209 miliar yang mengalami pengurangan.

Dewan berencana meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terkait dasar perhitungan hingga kepastian penyaluran dana tersebut, sebelum mempertimbangkan langkah politik maupun hukum.

Hal itu disuarakan anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan.

Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara rinci dasar kalkulasi yang menjadi acuan Pemprov Kaltim.

Hal ini penting agar pengurangan anggaran tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam perencanaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

“Perhitungannya seperti apa, DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” ujar Viktor.

Selain mempertanyakan dasar penghitungan, politisi Demokrat ini  juga meminta kepastian mengenai jadwal penyaluran dana.

Hingga kini, belum ada kejelasan waktu transfer, sementara anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Viktor menyebut, langkah pertama yang akan ditempuh DPRD adalah membangun komunikasi secara persuasif dengan Pemprov Kaltim.

Pendekatan antarpemerintahan ini diharapkan dapat menghasilkan penjelasan sekaligus solusi atas persoalan tersebut.

Namun, apabila komunikasi tidak membuahkan hasil, DPRD Samarinda membuka kemungkinan memanggil pihak-pihak terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Ia menegaskan, perjuangan terhadap anggaran Rp209 miliar tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Samarinda.

Sebab, dana itu dinilai dapat menopang pembiayaan pembangunan dan kebutuhan daerah.

“Itu harus dikejar, karena haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan,” pungkasnya.

Tidak hanya melalui jalur komunikasi dan politik, Viktor juga menyampaikan kemungkinan menempuh langkah hukum apabila persoalan tersebut tidak menemukan penyelesaian.

Ia menyatakan akan berkoordinasi dengan pengurus Partai Demokrat di tingkat daerah maupun pusat untuk membahas opsi gugatan.

Namun, saat ini DPRD Samarinda masih mengutamakan dialog, sembari menyiapkan langkah lanjutan guna memperoleh kejelasan mengenai pengurangan target dan penyaluran dana tersebut. (Adv)

Inti Berita

  • Hal itu disuarakan anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan.
  • Menurutnya, DPRD perlu mengetahui secara rinci dasar kalkulasi yang menjadi acuan Pemprov Kaltim.
  • Hal ini penting agar pengurangan anggaran tersebut tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam perencanaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Tim Redaksi
POPNEWS
Penulis:

Tim Redaksi

Tim editorial Popnews yang menghadirkan kabar musik, film, selebritas, dan tren gaya hidup terkini.

Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified