POPNEWS.ID - Sejumlah pelajaran penting didapatkan anggota DPRD Kaltim, dalam lawatannya ke Belanda.
Kurang lebih sepekan pimpinan dan anggota DPRD Kaltim melakukan kunjungan ke Negeri Kincir Angin.
Anggota DPRD Kaltim banyak membawa "oleh-oleh" dari kunjungan tersebut, di antaranya perbaikan publik service rumah tahanan, serta diskusi masa depan petani sawit di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji yang turut serta dalam kunjungan kerja ke Belanda, Selasa (25/7/2023).
"Pimpinan dan anggota DPRD Kaltim selama di Den Haag mendapatkan pelajaran yang sangat penting untuk perbaikan public service dibidang rumah tahanan, karena belanda adalah negara yang terbaik dalam penanganan narapidana. Saat ini banyak penjara di belanda yang hanya terisi dibawah 90 persen dari kapasitas," ujar Seno Aji kepada awak media.
Seno Aji mengatakan, hasil diskusi dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim sebelum bertolak ke Belanda, kapasitas Lapas maupun Rutan di Kaltim telah overload.
"Dimana hasil diskusi saya dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim, diketahui jika kapasitas Lapas maupun rutan di kaltim melebihi 300 persen dari total kapasitas yang telah ditetapkan itu artinya sudah overload," ucapnya.
Seno Aji juga berdiskusi dengan Kementerian Hukum Belanda bersama Direktur penjara setempat di Anchen.
Guna mencari solusi terkait overloadnya Lapas maupun Rutan di Kaltim.
"Kami mengunjungi kantor Kementerian Hukum Belanda dan diterima hangat oleh Kementrian Hukum Belanda bersama Direktur penjara di Anchen. Kenapa kami berdiskusi dengan Kementerian Hukum Belanda karena saya melihat walaupun di Belanda hanya ada 27 penjara, namun kapasitasnya hanya 90 persen, dan memiliki fasilitas yang manusiawi," tutur Seno Aji.
Perlu diketahui, jika dalam waktu dekat hasil kunjungan kerja ke Belanda terkait overloadnya lapas dan rutan akan diagenda rapat dengar pendapat dengan instansi terkait.
"Hasil dari beberapa kali pertemuan di Belanda tersebut DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim akan melakukan RDP dengan Kanwil Kemenkumham, dengan tujuan untuk memulai penerapan hukuman tersebut yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang bisa dicarikan solusi ataupun Restoratif Justice atau paling tidak membangun lapas atau rutan baru supaya bisa menggurangi ratio kepadatan lapas maupun rutan di Kaltim," bebernya.
"Kita juga akan menghitung berapa anggaran yang diperlukan agar hal tersebut bisa berjalan sesuai harapan dan memanusiakan narapidana ketika di menjalani masa hukumannya baik di lapas ataupunrutan," imbuh Seno.
Selama di Eropa selain mengunjungi Kementerian Hukum di Belanda, Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji beserta rombongan juga berkunjung ke United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1964.
UNCTAD adalah organ utama Majelis Umum PBB dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan.
UNCTAD beranggotakan 191 negara dan bermarkas di Jenewa, Swiss.
"Kami juga berkesempatan rapat koordinasi dengan UNCTAD yang diterima langsung oleh Direktur Divisi perdagangan dan komoditi Internasional, Miho Shirotori. Pertemuan ini lebih penting dan sangat urgent karena mendiskusikan tentang keberlangsungan petani kelapa sawit di Kaltim yang saat ini ditolak oleh WTO," jelas Seno Aji.
Seno Aji kepada UNCTAD dengan tegas mendesak agar eropa tidak mencampuri praktek dagang Indonesia.
"Kami tegas sampaikan pada rapat tersebut bahwa Kaltim adalah kebun kelapa sawit terbesar di dunia dan tidak merusak lingkungan. Terserap ratusan ribu tenaga kerja dan meminta UNCTAD sebagai lembaga netral membantu kami sebagai perwakilan daerah untuk menindak lanjuti sikap di WTO," tegasnya.
Dari hasil diskusi tersebut disambut baik oleh UNCTAD sebagai perwakilan daerah yang menyampaikan langsung ke PBB dan akan membentuk tim.
"Selain itu dalam waktu dekat mereka(UNCTAD) akan bertolak ke Kaltim yang notabene Ibukota Nusantara serta selama di Kaltim nanti mereka akan memberikan pelatihan pelatihan ekonomi kreatif untuk UMKM masyarakat Kaltim umumnya dan UMKM Kukar khususnya," pungkas Seno Aji yang juga politisi Gerindra Kaltim dapil Kukar ini.
Perlu diketahui, seluruh Pimpinan DPRD dan Gubernur Kaltim sudah ditunggu PBB di Jenewa untuk menyampaikan secara langsung keberatan tersebut, karena mewakili daerah penghasil.
Dan dalam waktu dekat seluruh pimpinan DPRD Kaltim dan Gubernur akan menggelar rapat dengan WTO.
(Advetorial)
