POPNEWS.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi ditunjuk PDIP sebagai calon presiden alias Capres 2024.
Jelang Pilpres 2024, sepak terjang Ganjar Pranowo di Jawa Tengah pun jadi sorotan.
Salah satunya, soal pengentasan kemiskinan yang pernah disoal Anggota DPRD Jawa Tengah, asal PDIP sendiri, Saiful Hadi.
Sekadar mengingatkan, Januari 2022 lalu, Ganjar memviralkan rumah tak layak huni kader PDIP.
Ganjar pun memberikan bantuan, termasuk bedah rumah.
Namun, langkah Ganjar itu dinilai pencitraan oleh Saiful Hadi yang juga dari PDIP.
Saiful mengatakan gaya Ganjar dalam penanganan kemiskinan yang cenderung perseorangan dinilai tidak akan bisa mengentaskan kemiskinan di Jateng yang saat ini mencapai 11,7 persen atau sekitar 4,1 juta jiwa.
Penurunan kemiskinan menurutnya hanya bisa dilakukan dengan intervensi program dan kebijakan anggaran.
"Penurunan kemiskinan sebaiknya fokus ke program.
Bisa melalui pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur yang berdaya ungkit ekonomi atau lainnya.
Apa yang dilakukan beliau (Ganjar) adalah man to man marking (orang per orang)," kata Saiful dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1/2022).
"Jika seorang pejabat melakukan kebijakan penyelesaian persoalan secara man to man marking, maka cenderung ke pencitraan," imbuhnya.
Hal itu juga menanggapi soal bantuan Ganjar yang dikembalikan oleh kader PDIP di Temanggung karena tersinggung penyerahan bantuan dipublikasikan di YouTube.
Saiful menilai PDIP mengusung kepala daerah untuk mengentaskan kemiskinan untuk semua warga Jateng.
"Kami selaku kader PDI Perjuangan berterima kasih karena ada bantuan gubernur pada kader.
Kami akui, tak sedikit kader PDI Perjuangan maupun warga Jateng yang miskin.
Tapi kalau pendekatan orang per orang, tak akan bisa selesai. Yang perlu digarisbawahi, PDI Perjuangan mengusung kepala daerah memang salah satu tugasnya menurunkan angka kemiskinan, untuk semua warga Jateng," ujar Ketua DPC PDIP Kebumen itu.
Sementara itu, ia juga membantah kabar pengembalian bantuan dari kader PDIP di Temanggung itu terjadi karena adanya intervensi.
"Itu kan kata orang lain. Yang lebih tahu kader yang bersangkutan.
Tidak ada intervensi. Bisa ditanyakan ke yang bersangkutan," katanya.
Dalam keterangannya, Saiful juga menjelaskan jika dirata-rata dengan APBD Rp 27-28 triliun per tahun, maka dalam kurun waktu hampir dua periode jabatan maka Ganjar Pranowo sudah mengelola anggaran sekitar Rp 200 triliun.
"Kenyataannya, Jateng memang menurun angka kemiskinannya saat tahun sebelum pandemi COVID-19 yakni 0,5 persen.
Namun saat ini naik kembali 0,38 persen. Padahal di sejumlah kabupaten dengan pengelolaan program yang baik, penurunan angka kemiskinan bisa mencapai 2 digit," ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah buka suara terkait polemik bantuan tersebut.
Dia mempersilakan Fajar Nugroho yang berniat mengembalikan bantuan itu. Hal tersebut diungkapkan Ganjar usai acara Launching aplikasi pengelolaan sampah, Jeknyong di Pendopo Sipanji Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Ganjar mengatakan baru membaca soal kabar itu.
"Saya belum tahu ya, saya baru lihat dan baca Waktu kami datang kemarin ke sana baik-baik itu, menerima," kata Ganjar di Banyumas, Rabu (12/1).
Ia belum mengetahui detail dari keinginan Fajar yang akan mengembalikan berbagai bantuan yang diberikan hari Minggu (9/1) lalu. Namun ia mempersilahkan jika ingin mengembalikan. (*)
