Meski optimis akan melakukan pengawalan anggaran, namun Angkasa tak menampik bahwa kemungkinan Silpa bisa tetap terjadi.
Oleh sebab itu, ia mengatakan salah satu upaya yang akan dilakukan DPRD Samarinda dengan mendesak pihak eksekutif melakukan realisasi anggaran sebelum penghujung 2022.
“Kita harus turun mendesak agar harus direalisasi,” tegasnya.
Meski demikian, jika berbagai upaya yang ditempuh juga tak bisa memaksimalkan hasil serapan dan realisasi anggaran, maka Angakas menyebut hal itu akan menjadi catatan dalam evaluasi penyusunan APBD di tahun mendatang.
Yakni APBD Murni 2023 Samarinda.
“Kalau memang ada yang tersisa, itu akan menjadi evaluasi di 2023,” pungkasnya. (advertorial)
