“Kalau cuma masalah itu, kami akan dorong para pemilik usaha wajib untuk melaundry dan dicuci bersih agar aman digunakan,” tuturnya.
Andi Harun sendiri mendorong agar para pelaku UMKM bisa berjualan.
Namun, jika berkaitan dengan aturan dari atas tentu dari daerah tak memiliki banyak kewenangan, selain mengikuti aturan yang berlaku.
Kendati demikian, ia meminta waktu persoalan ini dipelajari lagi oleh pihaknya, sebelum diberitahukan ke pihak penjual.
“Untuk masalah teknis seperti pajak dan faktor hukum, nanti akan kami putuskan setelah berbagai aspek kami pelajari,” pungkasnya.
(Advetorial)
_Kejagung_Harli_Siregar..jpeg)
