"Retribusi dan pajak jadi satu perda, seluruhnya tidak ada perubahan prinsip. Tidak dibatasi di perda terkait  jenis-jenis retribusi," jelasnya.

DPRD Kaltim menyambut baik dua usulan raperda itu. Selanjutnya akan dibentuk panitia khusus.

"Tata aturan penggunaan keuangan daerah di 2023 dan seterusnya.

Raperda keuangan daerah menyesuaikan aturan dari kementerian dan peraturan presiden, itu disesuaikan," kata Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim.

Sementara hal prinsip di Raperda Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, selain penyatuan dua perda, juga terkait menggali potensi pajak dan retribusi baru untuk daerah.

"Objek-objek pajak yang belum masuk akan dimasukan ke dalam raperda itu," jelasnya.

Samsun memastikan pihaknya akan mepelajari dulu dua raperda itu, terutama Raperda Pengelola Keuangan Daerah, apakah raperda itu turut berimbas pada dana aspirasi dan pokok pikiran dari anggota dewan. (*)