Kenapa kok strukturnya ditaruh di sini di situ. Lagi-lagi sampaikan salam saya, kalau tanya jangan salah alamat," imbuh Nusron. 

Pernyataan Hasto Kristiyanto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari utang luar negeri. 

Menurut Hasto, kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Menhan Prabowo Subianto itu justru tidak berpihak kepada rakyat. 

"Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, di kehidupan sehari-hari, Pak Prabowo menambah utang luar negeri sebesar Rp 386 triliun untuk beli alat utama sistem persenjataan (alutsista)," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024). 

"Bukan dengan cara memberdayakan industri nasional, kemampuan anak bangsa untuk melakukan kemajuan, loncatan dan percaya pada kemampuan sendiri," lanjutnya.

Hasto juga menyoroti kebijakan pertahanan Prabowo untuk pengadaan alutsista dengan membentuk suatu perusahaan teknologi militer. 

Namun menurutnya, di dalam perusahaan itu banyak diisi oleh sahabat-sahabat Prabowo sendiri.

Sehingga hal tersebut menurutnya sangat berbeda dengan konsep pertahanan yang diusung oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD. 

"Hal ini yang membedakan antara kekuatan yang berintikan rakyat yang membangun pertahanan dari kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional daripada sekedar beli, beli dan beli bahkan pakai pinjaman luar negeri yang meningkat hingga mencapai Rp 386 triliun rupiah," jelasnya. 

Sindiran Ganjar Pranowo