"Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik," tulis Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo dalam rilis NgoPi Pilkada.
Lanjut paparnya, mengutip dari penyair Jerman, Bertolt Brecht, kalau si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk, dan rusaknya perusahaan nasional serta multinasional yang menguras kekayaan negeri.
Dalam demokrasi yang sejatinya harusnya ini bukan hanya hubungan siapa yang memilih dan siapa yang dipilih dan setelah proses pemilu dan menjadikan terpilih dan memimpin itu menjadi selesai, tetapi bagaimana yang memilih dan yang terpilih juga mempunyai hak dan kewajiban dan itu saling berkaitan.
Bagaimana pemilih juga harus menjadi kontrol sehingga menjadi pengawas dan evaluasi bagi terpilih selama masa jabatannya yang tentu saja dibuka dan diberikan ruang partisipasi bermakna kepada publik. Ruang Publik harus ada, itu merupakan syarat penting dalam berdemokrasi, tempat berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga.
Selain itu, ruang publik merupakan wadah warga negara dimana dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya, karena ruang publik juga merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat, yang mana warga negara dapat menyuarakan dan menyatakan opini, kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif.
Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi atas kegelisahan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Ruang publik harus berguna dan dimanfaatkan secara tepat agar semua fungsi yang ada pada ruang publik dapat berjalan dengan baik. Dari setiap paslon gubernur, walikota dan bupati selalu saja mengusung isu-isu pendidikan baik sebagai program unggulannya.
"Sekolah, baju seragam, beasiswa, penunjang lainnya seperti WiFi, komputer, alat praktikum sampai soal sarapan pun digaungkan itu semua muncul pada pemberitaan, spanduk-baleho, pesan berantai dari pendukungnya pun sampai di media sosial," katanya.
