Dijabarkannya, kalau salah satu percepatan itu bisa berfokus pada penanganan banjir yang bisa dilakukan karena merupakan permasalahan menahun yang terus terjadi di Kota Tepian.

“Jika kita bicara penanganan banjir, hal itu tidak bisa separuh-separuh, harus terkoneksi semua.

Nanti di 2023 akan cenderung melanjutkan kegiatan yang belum selesai di 2022,” tambahnya.

Berdasarkan data laporan PUPR, ia mengatakan kalau rencana pengerjaan sejumlah infrastruktur untuk pengendalian banjir sudah 100 persen terlelang.

Sehingga sampai akhir tahun 2022 tinggal kontrak dan pelaksanaan fisik yang harus dikerjakan.

Kendati lelang dilaporkan telah selesai terlaksana, namun hingga saat ini disebutkannya, realisasi anggaran fisik dari hasil hearing Agustus kemarin baru mencapai angka 50 persen.

Ditambah dengan kondisi APBD Samarinda yang begitu terbatas, sehingga ditakutkan proyek infrastruktur akan molor dan dilanjutkan kembali pada 2023 mendatang.

“Kalau realisasi anggaran cepat maka manfaatnya bisa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat,” pungkasnya. (advetorial)