Sementara itu, Syafruddin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, memaparkan pihaknya ingin menindaklanjuti beberapa hal, salah satunya terkait proses lelang kegiatan dari PUPR Kaltim.

"Banyak kami dapat keluhan adanya keterlambatan pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kaltim," paparnya.

Menurut data yang dimiliki Komisi III, hingga pertengahan Agustus ini reaslisasi progres pembangunan yang dikerjakan PUPR Kaltim masih tergolong rendah.

"Hingga kini realisasi masih rendah daya serapnya. Meski sudah 66 persen selesai lelang dan berkontrak, tapi perlu ada progres pengerjaanya juga dong di evaluasi kami," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar progres realisasi pembangunan bisa dikejar oleh OPD tersebut.

"Kami minta progres realisasi pekerjaan mereka. Supaya nanti kami bisa terus mengawasi, mengontrol mereka agar bekerja sesuai target. Harapannya tuntas seluru proyek infrastruktur di 2022 ini," katanya. 

(redaksi)