Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, program hilirisasi yang digencarkan pemerintah telah membuahkan hasil.

Di mana, sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020 lalu, telah berdampak pada perekonomian RI.

"Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017-2018 hanya US$ 3,3 miliar, begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir US$ 30 miliar, naik sepuluh kali lipat," jelas Bahlil dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Selain itu, dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan, dimana 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus. 

Khususnya dengan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

"Ini akibat hilirisasi dan mendorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas mentah, tapi berbentuk setengah jadi dan barang jadi," tutur Bahlil.

Sebagai informasi, kebijakan hilirisasi industri yang saat ini digenjot pemerintahan Joko Widodo tengah mendapat tantangan yang cukup serius. 

Selain digugat di WTO oleh Uni Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF) juga meminta pemerintah Indonesia tidak memperluas kebijakan larangan ekspor mineral mentah khususnya nikel untuk program hilirisasi.

IMF meminta kepada Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. 

Pasalnya, IMF berpendapat kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara yakni RI dan berdampak negatif bagi negara lain